Kabar Berita Indonesia – Gaji Tinggi DPR Dinilai Lukai Rakyat, Partai Buruh Angkat Suara Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa penghasilan anggota DPR RI yang tinggi semakin memperlebar kesenjangan dengan para pekerja Indonesia. Terdapat ketidakadilan sosial karena DPR memiliki gaji yang besar. Hal ini harus ditolak dan diperjuangkan oleh rakyat.
Ia menyoroti nasib buruh dan pekerja sektor informal yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapatan minim. Sementara itu, anggota DPR menikmati gaji besar dan berbagai fasilitas yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi mayoritas rakyat.
Said bahkan mengutip laporan BBC yang menunjukkan bahwa penghasilan wakil rakyat bisa menembus angka sangat tinggi. Hal itu, katanya, menambah rasa ketidakpuasan kalangan masyarakat, karena rakyat masih harus menghadapi biaya hidup yang terus naik tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai. Rakyat menganggap gaji DPR yang tinggi tidak sejalan dengan kondisi ekonomi mereka.
Said Iqbal menjelaskan, anggota DPR RI bisa menerima penghasilan bulanan sekitar Rp104 juta.Ia menjelaskan bahwa jumlah tersebut terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp54 juta, ditambah fasilitas perumahan senilai sekitar Rp50 juta. Said Iqbal menyampaikan pernyataan saat berbicara kepada wartawan Jakarta, Sabtu.
Baca Juga : Unjuk Rasa 25 Agustus, Pelajar SMA/SMK Turut Berpartisipasi
Upah Buruh Jauh di Bawah Gaji DPR
Said menegaskan bahwa gaji DPR jauh melampaui upah buruh. Gaji tinggi DPR sangat kontras dengan pendapatan buruh yang kecil, lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa penghasilan pengemudi ojek online hanya berkisar Rp600 ribu per bulan, atau setara dengan Rp20 ribu per hari.
Menurutnya, upah tertinggi yang diterima buruh alih daya di Jakarta hanya Rp5,2 juta per bulan, atau sekitar Rp170 ribu per hari.
Rakyat Protes Gaji DPR yang Terlalu Tinggi
Said menegaskan bahwa rakyat bergulat dengan upah rendah, daya beli yang menurun, serta sistem kerja tidak pasti akibat praktik outsourcing dan pola kemitraan eksploitatif. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan ketidakadilan yang nyata berbanding dengan gaji tinggi DPR.
Ia juga mengkritik fasilitas pensiun seumur hidup bagi anggota DPR setelah hanya lima tahun menjabat, sementara banyak buruh yang telah bekerja puluhan tahun tetap hidup tanpa jaminan dan masa depan yang jelas.
Baca juga : Demo 25 Agustus: Jalan Depan Gedung DPR RI Lumpuh
Penjelasan dari DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi sorotan publik mengenai besarnya tunjangan rumah bagi anggota dewan. Ia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan hanya penyesuaian pada tunjangan rumah.
Sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang dihapus, DPR menetapkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan. Kebijakan itu membuat anggota dewan kehilangan hak atas rumah dinas yang sebelumnya mereka terima. Di tengah berbagai kritik, DPR tetap teguh pada keputusannya bahwa tindakan tersebut adalah langkah nyata untuk mengatur besaran penghasilan anggota dewan.
Said menambahkan, pemerintah menetapkan kebijakan ini untuk menyesuaikan kebutuhan sekaligus menggantikan fasilitas yang sudah dihapus. Puan berharap masyarakat mengerti bahwa tunjangan tersebut tidak menambah penghasilan, melainkan diberikan sebagai bentuk kompensasi.
About the Author
