
Kabar Berita Indonesia , JAKARTA – Gaji DPR RI kembali menjadi sorotan usai terdengar total pendapatan anggota DPR senilai Rp65,5 juta per bulan. Walau keputusan resmi keluar agar terhentinya untuk mendapatkan tunjangan perumahan , masyarakat tetap menilai jumlah tersebut tidak mencerminkan kinerja para wakil rakyat.
Tidak berhasil meredam kritikan dari masyarakat jika Hanya penhapusan tunjangan perumahan senilai 50juta rupiah per bulan sejak tgl 31 yang terlaksanakan. Warga dari berbagai daerah tetap melontarkan kekecewaan dan mempertanyakan apakah gaji anggota DPR sebanding dengan kinerja dan kontribusi mereka bagi masyarakat.
Gaji DPR menurut Warga Nilai Gaji Terlalu Tinggi
Hasna warga Jagakarsa, memberi keterangan mengenai Gaji DPR yang harusnya melakukan penyesuaian dengan standar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, nominal Rp65 juta terlalu masih tidak sesuai ekspetasi masyarakat dan lebih lebih bisa membuat wakil rakyat berpottensi kehilangan empati terhadap kondisi masyarakat.
“Masih terlalu tinggi. Kalau bisa harusnya samakan saja dengan gaji PNS di level perencanaan, yah sekitar Rp20 juta itu masih make sense,” ujar Hasna, Sabtu (6/9/2025).
Baca juga : Ella JKT48 Kena Sanksi, Minta Maaf Usai Viral
“Kesenjangan penghasilan ini mencerminkan ketimpangan ekonomi yang tajam untuk masyarakat,” katanya.
Kinerja Belum Mencerminkan Gaji
Dhela (26), warga Bandung lainnya juga mengaku tidak mempermasalahkan besaran gaji jika kinerja DPR memang berdampak langsung bagi rakyat. Namun, ia menilai tidak mengerti apa yang ia rasakan dengan kinerja para anggota DPR.
“Angka Rp65 juta sebenarnya wajar jika kerjanya benar-benar terasa kinerjanya. Tapi kenyataannya, publik belum merasakan hasil kerja mereka,” ucap Dhela.
Rakyat Masih Kecewa Meski Gaji DPR Usai Pemangkasan
Menyusul aksi mahasiswa bertajuk 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR akhirnya mengambil langkah dengan menyesuaikan struktur tunjangan anggotanya. Namun, keputusan tersebut belum mampu mengembalikan kepercayaan publik sepenuhnya.
Baca juga : Chromebook Nadiem Makarim Masih Aktif di Sekolah Bali
Laras (42), warga Semarang, menyebut keputusan DPR tidak menyentuh akar persoalan. Ia menilai gaya hidup mewah anggota dewan justru kontras dengan kondisi masyarakat.
“Gajinya besar, tapi rakyatnya masih banyak yang susah. Malah mereka asyik liburan,” kata Laras.
Dedi warga Depok,juga memberi keterangan dan menrut anggapannya penghapusan tunjangan rumah belum maksimal. Jika gaji bersih DPR kita bandingkan dengan gaji UMR Indonsesia.
“Walaupun sudah hapus untuk tunjangan rumah , tetap saja gaji mereka sangat jauh dari upah pekerja biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Nur Aisyah (29) dari Bekasi menilai langkah DPR memang menunjukkan niat baik, namun belum cukup untuk memperbaiki citra lembaga tersebut.
“Bagus sih ada pengurangan tunjangan, itu menunjukkan ada usaha. Tapi apakah rakyat langsung percaya? Belum tentu. Rp65 juta itu masih besar sekali,” ungkapnya.
Rincian Gaji DPR Setelah Pemangkasan
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers pada Jumat (5/9/2025), menyatakan bahwa DPR secara resmi menghentikan tunjangan perumahan bagi anggotanya sejak akhir Agustus. Selain itu, sejumlah fasilitas juga akan mendapatkan pemangkasan, seperti biaya langganan, elektrik, telephone, komunikasi intensif, dan kendaraan.
Setelah sudah terjadi pemangkasan, take home pay anggota DPR menjadi sekitar 65,5 juta rupiah per bulan. yang sbeelumnya lebih dari 104 juta rupiah
Besaran tersebut belum termasuk tunjangan lain yang telah disesuaikan setelah evaluasi. Pemangkasan gaji belum mampu meredam polemik seputar penghasilan anggota DPR yang dinilai terlalu tinggi.
