Larangan Study Tour dan Dampaknya pada Pariwisata Jawa Barat
Kabar Berita Indonesia , Dedi Mulyadi menghadapi risiko pelepasan jabatan berkaitan dengan penerapan larangan study tour. Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) menilai kebijakan ini membuat pelaku usaha pariwisata Jawa Barat mengalami kemunduran signifikan.
Herdis dari SP3JB menyampaikan bahwa sejumlah pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat terpaksa menghentikan operasional usahanya. Alasannya adalah turunnya pesanan wisata sekolah. Dampak tersebut turut dirasakan oleh usaha penginapan, UMKM, dan berbagai sektor lain yang bergantung pada pariwisata. Oleh karena itu, Tekanan pemberhentian Dedi Mulyadi mencuat pada kalangan tertentu.
Baca juga : Akses Disabilitas Depok Baru Perlu Peningkatan
Pekerja Pariwisata Berkurang, Ancaman Pencopotan Dedi Mulyadi Mengemuka
SP3JB melaporkan bahwa kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tanggal 6 Mei 2025 telah menyebabkan ribuan pekerja pariwisata kehilangan pekerjaan. Pada awal Agustus, tercatat sekitar 2.552 pekerja terkena imbas. Jumlah ini diperkirakan meningkat hingga mencapai 5.000 pada akhir bulan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono, menegaskan bahwa kemungkinan pencopotan Dedi Mulyadi terkait larangan study tour hampir tidak ada. Ono menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar aturan yang dapat menjadi dasar pemakzulan.
Baca juga : Pesta Sabun Bandung Digerebek Pemkot, Simak Penjelasannya
DPRD Jabar Nilai Larangan Study Tour Tidak Bertentangan dengan Regulasi , Tekanan pemberhentian Dedi Mulyadi
Ono menjelaskan bahwa larangan study tour justru membantu mengurangi tekanan biaya bagi orang tua siswa. Walau kebijakan ini membawa dampak negatif bagi sektor pariwisata, ia memastikan bahwa aturan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, ancaman pencopotan Dedi Mulyadi tidak berdasar.
Namun, Ono juga membuka ruang diskusi jika ada data lengkap mengenai dampak buruk larangan ini. Contohnya, perusahaan otobus yang Pailit, buruh kehilangan pekerjaan, dan penurunan keuntungan pada sektor perhotelan dan kuliner.
Isu Pemecatan Dedi Mulyadi, DPRD Tunggu Data Valid
Ono menegaskan, DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti laporan dampak larangan study tour apabila menerima data yang lengkap dan valid. DPRD akan mengadakan diskusi bersama berbagai pihak terkait.
Dengan demikian, DPRD berharap dapat mencari solusi bersama untuk meminimalisir dampak negatif larangan study tour tanpa mengabaikan kepentingan siswa dan masyarakat luas.
About the Author
