Peran Wakil Presiden Menjadi Lebih Kecil, Menteri Koordinator Justru Bersinar
Kabar Berita Indonesia , Gibran Minim Peran akibat Fenomena unik tengah terjadi dalam lanskap politik Indonesia. Menteri tampil sebagai simbol diplomasi internasional, sementara wakil presiden justru tenggelam dalam kegiatan simbolik berskala lokal. Ini bukan sekadar perbedaan tugas administratif, melainkan cerminan perubahan praktik kekuasaan yang kian kontras. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai bentuk anomali politik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Tata Kota, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), belakangan semakin sering mewakili Indonesia forum-forum strategis dunia. Terbaru, Brazil ,menajadi tempat ia tampil sebagai pembicara kunci pada Forum Urbanisasi BRICS ke-4. Ia membawakan pidato tentang kota berkelanjutan, perumahan layak, dan adaptasi perubahan iklim. Topik ini umumnya menjadi domain presiden atau wakil presiden.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru terlihat lebih sibuk dengan agenda domestik bernuansa seremonial. Awal September lalu, ia meninjau pos ronda di Jakarta dan membagikan kopi serta senter kepada warga yang berjaga malam. Meski bisa terbaca sebagai pendekatan populis, aktivitas ini dinilai terlalu kecil untuk seorang pejabat negara nomor dua.
Baca juga : Piala Asia U23 2026 : Indonesia Gagal Lolos
AHY Dapat Panggung, Gibran Tersisih
Ketimpangan peran ini semakin terlihat ketika Presiden Prabowo Subianto menunjuk AHY sebagai utusan khusus dalam kunjungan diplomatik ke China akhir Agustus lalu. Misi penting ini melibatkan pembahasan investasi infrastruktur jangka panjang dan penguatan kerja sama bilateral. Sementara itu, Gibran menerima perwakilan pengemudi ojek online di Istana Wapres. Isu penting ini penting secara sosial, namun terkesan minim bobot diplomatik.
Sepulang dari Beijing, AHY langsung melaporkan hasil kunjungannya kepada Presiden Prabowo di Istana. Dalam waktu yang sama, Gibran tidak tampil dalam diskursus strategis. Publik mulai mempertanyakan mengapa jabatan wakil presiden justru tidak difungsikan secara maksimal.
Baca juga : Banjir Bali Terparah, Tiga Orang dalam Pencarian
Presiden Puji AHY dalam Forum Internasional
Puncak dari perubahan dinamika kekuasaan ini tampak saat Presiden Prabowo secara terbuka memuji AHY dalam sambutan penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta. Ia menyebut AHY sebagai menteri yang mampu menterjemahkan visi besar pembangunan tanpa perlu banyak arahan. Pujian ini menjadi sorotan publik, mengingat hampir tidak ada apresiasi serupa. Pujian semacam itu belum tertuju kepada Gibran, wakil presiden yang seharusnya menjadi partner utama kepala negara.
Persepsi Publik: Wakil Presiden Gibran Peran Menjadi Kecil
Meski pemerintah bisa berargumen bahwa pembagian tugas telah sesuai struktur, persepsi publik tidak terbentuk oleh mekanisme administratif semata. Mereka terpengaruh oleh simbol, representasi, dan panggung. Dan sejauh ini, AHY lebih mendapat panggung besar daripada Wapres tersebut.
Sejarah mencatat bahwa posisi wapres selalu memiliki bobot kenegaraan signifikan. Dari Mohammad Hatta hingga Jusuf Kalla, peran wapres tak pernah semata seremoni. Kini, jabatan itu tampak mengalami penyusutan fungsi, seolah hanya menjadi pelengkap negara dalam arsitektur kekuasaan.
Baca juga : Kecelakaan Tabrakan Beruntun di Jalan Raya Dharma Tanjung
Pertanyaan Publik: Sekadar Pelengkap Dinasti?
Gibran sejak awal menghadapi kritik atas proses pencalonannya yang terlihat penuh kontroversi. Tantangan ini mulai dari revisi mendadak batas usia hingga dugaan nepotisme. Ketika ia kini terlihat “tidak ada” dari urusan strategis kenegaraan, kecurigaan publik semakin menguat. Jabatan tersebut mungkin tidak memiliki maksud untuk berfungsi utuh, melainkan hanya sebagai pelengkap simbolik semata.
Sebaliknya, masyarakat berpikir AHY sedang menjalani proses penokohan politik jangka panjang. Dengan panggung internasional yang terus ia isi, AHY membangun citra sebagai figur kenegaraan yang kompeten, diplomatis, dan siap tampil dalam level global.
Akankah Jabatan Wapres Gibran Balik ke Marwah Aslinya?
Kini, publik mempertanyakan: sampai kapan peran wakil presiden akan hanya menjadi sekadar simbol? Apakah jabatan tinggi ini akan kembali pada fungsinya semula sebagai pilar penting dalam pemerintahan? Ataukah akan terus seperti ini demi kepentingan politik jangka pendek?
Dalam demokrasi, persepsi adalah kenyataan. Dan persepsi hari ini menunjukkan sesuatu yang jelas: kita menyaksikan menteri tampil layaknya wakil presiden, dan wakil presiden menjalankan peran setingkat lurah. S
About the Author
